22 Tahun Tragedi Semanggi I, Pelanggaran HAM Yang Harus Dituntaskan

Peristiwa 1 Semanggi terjadi pada 11 November 1998 hingga 13 November 1998 atau terjadi pasca reformasi 1998. Peristiwa ini menjadi salah satu peristiwa kelam yang terjadi di negeri ini. Peristiwa ini merupakan bentuk protes dari para mahasiswa dan kalangan masyarakat. Mengapa peristiwa ini terjadi? Karena masyarakat merasa tidak percaya terhadap pemerintahan yang dipimpin oleh Presiden ke-3 yaitu Presdien Bacharuddin Jusuf Habibie dan pemerintahan tersebut berposisi sebagai pemerintahan transisi yang menggantikan pemerintahan sebelumnya. Selain tidak percaya terhadap pemerintahan Presiden Habibie, masyarakat luas dan mahasiswa menolak DPR/MPR yang dianggap masih ada orang-orang dari rezim Orde Baru.

Latar belakang terjadinya peristiwa ini yaitu pemerintah transisi mengadakan sidang untuk menentukan pelaksanaan Pemilu dan membahas agenda-agenda lainnya. Dilain pihak yaitu mahasiswa tidak mengakui pemerintahan Presiden Habibie dan tidak ada rasa percaya terhadap DPR/MPR karena merupakan warisan dari rezim Orde Baru. Mereka mendesak untuk membersihkan pemerintahan dari orang-orang Orde Baru. Selain itu, mahasiswa mendesak untuk memisahkan pihak militer tidak terlibat dalam perpolitikan. Masyarakat dan mahasiswa menolak dilaksanakannya sidang MPR pada tahun 1998 dan juga menentang adanaya dwifungsi ABRI. Namun sidang tersebut tetap berjalan kemudian masyarakat dan mahasiswa tidak tinggal diam. Mereka melakukan demo sepanjang dilaksanakan sidang tersebut. Demo dilakukan dalam skala besar yang terjadi di Jakarta, tidak hanya di Jakarta demo juga terjadi di berbagai kota-kota besar di Indonesia.

Peristiwa Semanggi 1 dimulai pada 11 November 1998, di mana mahasiswa dan masyarakat bergabung dan bergerak dari Jalan Salemba. Untuk menahan gerakan dari masyarakat dan mahasiswa pihak keamanan disiapkan. Demo tidak berjalan damai dan berujung terjadinya bentrok antara gabungan mahasiswa-masyarakat dengan Pamswakarsa yang terjadi di kompleks Tugu Proklamasi.

Pada tanggal 12 November terjadi demo lanjutan dari hari sebelumnya, mahasiswa dan masyarakat bergerak menuju gedung DPR/MPR dari berbagai arah Semanggi-Slipi-Kuningan. Pihak keamanan tidak tinggal diam dan meningkatkan pertahanan sehingga tidak bisa ditembus oleh gerakan mahasiswa dan masyarakat. Bentrokan pun pecah pada malam hari di daerah Slipi, banyak yang menjadi korban dalam bentrokan tersebut kemudian dievakuasi ke Universitas Atma Jaya dan beberapa dilarikan ke rumah sakit.

Berikutnya, pada tanggal 13 November mahasiswa dan masyarakat datang lagi mencapai daerah Semanggi, kemudian bergabung dengan mahasiswa yang sebelumnya berada di Kampus Atma Jaya. Aparat sudah berjaga-jaga sejak malam hari dan sudah mengahadang di Jalan Jendral Sudirman. Hari semakin siang aparat semakin banyak untuk menghadang gerakan mahasiswa dan masyarakat. Aparat sudah memperisapkan rencana yaitu mengepung mahasiswa dan masyarakat. Mahasiswa dan masyarakat dikepung dari dua arah sepanjang Jalan Jendral Sudirman. Jumlah masyarakat dan mahasiswa yang bergabung diperkirakan puluhan ribu orang. Sekitar pukul 15.00 WIB, kendaraan lapis baja mulai bergerak untuk membubarkan massa, membuat masyarakat melarikan diri, lalu dipapar tembakan membabi buta oleh aparat.

Tragedi Semanggi 1 menyebabkan 18 orang meninggal karena tertembak peluru aparat. Lima orang di antaranya adalah mahasiswa, yakni Teddy Mardani, Sigit Prasetya, Engkus Kusnadi, Herus Sudibyo, dan BR Norma Irmawan. Sedangkan korban luka-luka sebanyak 109 orang, baik masyarakat maupun pelajar.

Kasus pelanggaran HAM pada Tragedi Semanggi I telah ditindaklanjuti melalui jalur hukum yaitu dengan menghukum pelaku di lapangan. Selain itu, dibentuk juga Komisi Penyelidikan Pelanggaran Hak Asasi Manusia Peristiwa Semanggi I dan Semanggi II, namun komisi tersebut masih belum mengusut siapa “mastermind” yang seharusnya paling bertanggung jawab pada tragedi tersebut, sehingga mereka tak pernah dibawa ke meja hijau. Diduga kasus ini sulit dibongkar dikarenakan adanya keterlibatan orang-orang penting (berkuasa) pada saat itu atau bahkan sampai saat ini sehingga ada banyak kepentingan yang menghalangi penuntasan dari kasus ini.

Tahun demi tahun terus bergulir, pemerintahan telah beberapa kali berganti, namun penyelesaian dari kasus ini tidak tahu rimbanya. Komnas HAM menyatakan bahwa mereka telah menyerahkan laporan penyelidikan kasus itu sejak 2002 kepada Kejaksaan Agung. Namun, sejak itu berkas-berkas perkara tersebut hanya mengalami proses bolak-balik dari Kejagung ke Komnas HAM dan hingga saat ini tidak ada tindak lanjut yang jelas yang dapat diketahui masyarakat terutama keluarga korban. Diperlukan keseriusan, kejujuran, dan keberanian dari berbagai pihak untuk menuntaskan kasus ini agar keluarga korban mendapatkan keadilan.

Oleh: Divisi Kastrat & Divisi Penerbitan HM Sejarah Undip 2020

Author: hmsejarah1980

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *