Forum Diskusi Mahasiswa Sejarah: Menggaungkan Kesetaraan Gender dan Memperjuangkan Hak Perempuan di Momentum IWD

HM Sejarah kembali mengadakan Forum Diskusi Mahasiswa (10/03/21). Forum Diskusi ini adalah salah satu program kerja dari Divisi Kastrat dengan tema “Refleksi Sejarah IWD: Kilas Balik Perempuan Pekerja dalam Memperjuangkan Haknya” melalui platform Google Meet. Diskusi tersebut dipandu oleh M. Daffa Firdauz sebagai moderator dan pembicaranya adalah Nining Elitos (Ketua Umum KASBI). Di awal diskusi Nining Elitos bercerita mengenai sejarah singkat tentang berdirinya KASBI. KASBI atau Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia awalnya adalah serikat buruh yang sifatnya independen dan mandiri sampai akhirnya sekarang lingkupnya sudah berskala nasional. Selanjutnya sebelum aliansi KASBI ini terbentuk, dulu dengan berbagai ragam nama di Indonesia membuat aliansi ini, kemudian mengadakan berbagai program, diskusi hingga aksi bersama. Setelah melewati perjalanan yang panjang akhirnya lahirlah aliansi perserikatan buruh ini dengan nama Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia atau lebih dikenal dengan sebutan KASBI pada tahun 2005, dengan Kongres I di Bogor. Nining Elitos menjelaskan yang dilakukan KASBI ketika Internasional Women’s Day kemarin (08/03/21) bukan hanya sekadar peringatan tahunan saja, dilihat dari konteks sejarah berdirinya Internasional Women’s Day ketika itu adalah buah hasil dari gerakan di dunia yang muncul sebagai wujud solidaritas bersama. Dalam artian menuntut dan menentang hegemoni patriarki  terhadap perempuan.

            Selain itu hasil dari kontribusi perjuangan kaum buruh menyuarakan masih adanya diskriminasi dan konstruksi sosial yang menjadi stereotip di kalangan masyarakat. Kemudian diskusi dilanjutkan oleh anggota forum, membahas tentang kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan kampus. Kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan kampus nampaknya belum mendapat perhatian serius dari setiap kampus di Indonesia. Hal ini sangat disayangkan, seharusnya kampus dalam artian ini adalah lembaga yang dapat memfasilitasi dan memberikan rasa nyaman untuk civitas academica-nya. Mungkin hal ini masih terjadi dikarenakan belum adanya regulasi payung hukum yang jelas dan dirasa masih tumpang tidih mengenai pelaku atau pun korban kekerasan seksual, misalnya belum disahkannya RUU PKS. Perlu adanya tindakan yang preventif dari pemerintah dan pihak kampus dengan membuat undang-undang atau peraturan yang lebih sistematis dan jelas. Tentunya dengan adanya undang-undang tersebut diharapkan dapat menekan angka kekerasan seksual terkhusus di lingkup kampus. Selain itu dari pihak kampus harus lebih memfasilitasi lagi pelayanan-pelayanan terhadap mahasiswa. Dalam konteks ini pelayanan untuk mengontrol aktivitas di lingkungan kampus agar tidak terjadi tindakan kekerasan seksual. Karena bagaimanapun bentuk kekerasan seksual dapat menimbulkan dampak traumatis bagi korban.

            Dengan begitu perlu adanya layanan konseling di kampus atau bisa melaporkan ke pihak  yang berwenang. Maka dari itu dirasa perlu untuk mendesak kampus agar membuat regulasi tentang pencegahan dan penanganan kasus kekerasan seksual yang berpihak pada korban. Dalam momentum Internasional Women’s Day ini bisa menjadi bahan refleksi, terutama mengenai kesetaraan gender dan diskriminasi terhadap perempuan agar adanya rantai keadilan yang nyata. “Karena perempuan adalah yang melahirkan peradaban, dan mampu menggaungkan perubahan”, kalimat itu menjadi penutup diskusi tersebut.

Reporter : Rika Vrindia Perdana

Penulis    : Hawari Jaelani Fadilah

Author: hmsejarah1980

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *