Hari Buruh 2020: Teror Omnibus Law & COVID-19

Tahun 2019, Indonesia telah berhasil melaksanakan Pemilihan Umum (Pemilu) untuk yang ke-duabelas kalinya. Pemilihan ini dilaksanakan serentak dengan pemilihan legislatif. Presiden Jokowi terpilih kembali untuk periode kedua bersama Ma’ruf Amin sebagai wakilnya menggantikan Jusuf Kalla yang pensiun. Sebelum hari pencoblosan, Presiden Jokowi menyampaikan pidato mengenai visinya jika terpilih kembali dalam acara Visi Indonesia yang digelar di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, Minggu (14/7/2019) pukul 20.00 WIB, atau tiga hari sebelum pencoblosan.

Dalam pidatonya, ada lima hal yang difokuskan untuk pembangunan ekonomi Indonesia yaitu, melanjutkan pembangunan infrastruktur; pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM); permudah investasi; reformasi birokrasi; dan penggunaan APBN tepat sasaran.

Ada yang mengganjal para buruh dari visi tersebut. Dalam poin permudah investasi, upaya yang dilakukan pemerintah salah satunya dengan menderegulasi peraturan yang berbelit-belit agar terciptanya kemudahan dalam berusaha. Jika dilihat peringkat Indonesia dalam kemudahan berbisnis atau Ease of Doing Businees (EoDB) yang dirilis Bank Dunia tahun 2019, memang Indonesia masih tertahan di peringkat 73. Meski peringkat Indonesia tidak membaik dibanding tahun sebelumnya, namun ada perbaikan skor yakni menjadi 69,6 dari skor sebelumnya sebesar 67,96. Peningkatan skor tersebut didorong perbaikan sejumlah sektor yang mendukung kemudahan berinvestasi.

Perbaikan skor ini tidak semata-mata membuat Presiden Jokowi puas. Saat memimpin rapat terbatas di Kantor Presiden pada Kamis (21/11/2019), Presiden Jokowi ingin agar peringkat kemudahan berbisnis Indonesia menjadi 40 besar. Untuk itu, Ia menegaskan Indonesia butuh sebuah reformasi struktural, deregulasi dan debirokratisasi. Dalam upaya membongkar regulasi yang dapat menghambat jalannya investasi, maka pemerintah menyusun Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law atau dapat disebut pula dengan Undang-Undang ‘Sapu Jagad’. Undang-undang ini yang sebenarnya mengkhawatirkan buruh.

Omnibus law merupakan metode atau konsep pembuatan regulasi yang menggabungkan beberapa aturan yang substansi pengaturannya berbeda, menjadi satu peraturan dalam satu payung hukum. Omnibus law berasal dari kata “omnibus” dan “law”. Kata “omnibus” berasal dari bahasa Latin, “omnis”, yang berarti “untuk semuanya” atau “banyak”. Bila digandeng dengan kata “law”, yang berarti hukum, maka Omnibus law dapat didefinisikan sebagai hukum untuk semua. Rencananya pemerintah mengajak DPR untuk menggabungkan 74 Undang-Undang di bidang investasi ke dalam dua UU yaitu: UU Cipta Lapangan Kerja (yang kemudian menjadi Cipta Kerja) dan UU Pemberdayaan UMKM.

Meskipun niat pemerintah adalah untuk memudahkan iklim berbisnis di Indonesia, namun undang-undang ini mendapat banyak penolakan dari masyarakat terutama kalangan buruh. Pada tanggal 20 Januari 2020 massa buruh dari sejumlah elemen melakukan aksi demo di depan gedung parlemen dalam rangka menolak omnibus law. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) sekaligus Presiden Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Said Iqbal mengatakan bahwa buruh KSPI sepakat dengan keberadaan investasi. Namun, mereka menolak jika nasib buruh menjadi korban akibat Omnibus Law.

Terdapat beberapa poin yang dinilai kontroversial dari omnibus law Cipta Kerja. Pertama, mengganti upah minimum dengan upah per jam. Itu artinya jika ada buruh yang bekerja di bawah empat puluh jam akan diupah di bawah upah minimum. Pengusaha bisa saja akal-akalan dengan mengurangi jam kerja agar tidak perlu memberi upah minimum. Padahal Undang-Undang No 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan sudah cukup berpihak pada buruh karena tidak boleh ada buruh yang mendapatkan upah di bawah upah minimum; Kedua, UU No 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan juga mengatur besaran pesangon maksimal sembilan bulan dan dapat dikalikan dua untuk pemutusan hubungan kerja (PHK) tertentu. Jika ditotal maka bisa mendapat delapan belas bulan upah.

Jika omnibus law ini jadi disahkan, maka ketentuan tersebut dikhawatirkan akan diganti; Ketiga, dalam omnibus law Cipta Kerja juga bakal ada istilah baru yang akan dimasukkan yaitu fleksibilitas pasar kerja. Dikhawatirkan dengan kebijakan ini maka akan memperluas tenaga outsourcing yang artinya tidak ada kepastian kerja; keempat, dikhawatirkan pula tenaga kerja asing (TKA) yang tidak berketerampilan (unskilled) dapat dengan mudah masuk Indonesia. Hal ini dikhawatirkan karena UU ketenagakerjaan mengatur jabatan yang boleh ditempati TKA hanya jika membutuhkan keterampilan yang tidak dimiliki tenaga lokal dengan batas waktu lima tahun, itupun harus didampingi pekerja lokal untuk transfer knowledge; Kelima, mengancam hilangnya jaminan sosial. Dengan dimasukkannya istilaah fleksibilitas kerja maka membuat pekerja tidak mendapatkan jaminan hari tua atau jaminan pensiun; Keenam, dikhawatirkan sanksi pidana terhadap pengusaha akan hilang sehingga pengusaha tidak perlu mikir dua kali untuk melanggar hak-hak buruh.

Banyak sekali kekhawatiran yang ditimbulkan dari rencana RUU Cipta Kerja ini, Poin-poin tersebut ditolak karena tidak dapat memenuhi tiga prinsip yang diusung buruh yaitu job security atau perlindungan kerja, income security atau jaminan pendapatan, dan social security atau jaminan sosial.

Selain ancaman omnibus law yang mengintai, ancaman juga datang dari virus Corona (Covid-19) yang menyebabkan ekonomi hancur dalam waktu yang singkat. Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mencatat per 16 April 2020 sudah hampir dua juta pekerja yang dirumahkan dan di-PHK. Perlu diingat juga data ini belum termasuk catatan BP JAMSOSTEK dan kementerian lain.

Tidak perlu menjadi ahli ekonomi untuk memprediksi bahwa jumlah ini akan terus bertambah mengingat puncak penyebaran Covid-19 diprediksi baru mencapai puncaknya pada bulan Mei, itupun juga tergantung kesadaran masyarakat. Mimpi buruk buruh diperparah dengan dilanjutkannya pembahasan omnibus law oleh DPR di saat pandemi. Dengan situasi pandemi seperti ini ruang gerak buruh untuk menyampaikan aspirasi terbatas. Memang harus diakui ‘kepintaran’ pemerintah dalam mengambil momentum ini. Kombinasi omnibus law dan Covid-19 membuat perjuangan buruh yang telah berlangsung selama ratusan tahun demi kehidupan yang layak mengalami ujian berat, dan aksi peringatan hari buruh tahun ini terancam kandas.

Oleh : Kastrat & Penerbitan HM Sejarah Undip 2020

Author: hmsejarah1980

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *