Hari Kebebasan Pers Sedunia dan Bagaimana Keadaan Pers Di Indonesia ?

World Press Freedom Day atau Hari Kebebasan Pers Sedunia merupakan hari di mana kebebasan pers diakui oleh dunia. Melihat sejarahnya Hari Pers Sedunia tercipta melalui sidang umum PBB pada tahun 1993. Dalam sidang tersebut menetapkan tanggal 3 Mei sebagai Hari Kebebasan Pers untuk seluruh dunia. Dengan terciptanya Hari Pers Sedunia pada tanggal 3 Mei untuk memperingati prinsip dasar kemerdekaan pers dan bertujuan untuk mendorong terciptanya  kebebasan pers di seluruh dunia serta mengukur kebebasan pers di seluruh dunia. Sejak saat itu tanggal 3 Mei selalu diperingati untuk mempertahankan kebebasan pers dan untuk mengenang para jurnalis yang gugur ketika menjalankan tugas.[1]

Dengan terciptanya 3 Mei sebagai Hari Kebebasan Pers Sedunia dengan harapan bisa mendorong masyarakat dan pemerintah untuk ikut dalam memperjuangkan kebebasan pers. Hari kebebasan pers tercipta karena didasari oleh independensi pers yang sering diserang oleh oknum-oknum dengan tujuan kepentingan golongan saja. Bahkan para oknum itu tidak segan untuk menghilangkan nyawa para jurnalis yang tidak mau bekerja sama. Hal itu membuat unsur kebenaran yang diperoleh oleh pers menjadi rusak bahkan hilang. Kebebasan Pers Sedunia berkaitan dengan Indonesia. Hal itu dibuktikan dengan adanya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (UU Pers). Undang-undang tersebut disahkan oleh Presiden B.J. Habibie pada 23 September 1999. Undang-undang tersebut bertujuan mencabut wewenang pemerintah yang menyensor dan membredel pers.[2] Karena pada masa sebelumnya terutama pada masa Presiden Soeharto, posisi pers dalam situasi yang berbahaya, karena pers waktu itu sangat diawasi oleh Pemerintah dan bahkan diatur oleh Pemerintah, sehingga pers tidak memiliki kebebasan dalam menyampaikan kebenaran kepada masyarakat. Ketika di akhir kekuasaan Presiden Soeharto, masyarakat terutama para mahasiswa menuntut Presiden Soeharto untuk turun dari jabatan dan menuntut adanya kebebasan pers. Setelahnya, Presiden Soeharto lengser dan kemudian digantikan oleh Presiden B.J. Habibie. Pada masa pemerintahan Presiden B.J. Habibie baru disahkan UU mengenai pers. Akan tetapi, dalam kenyataannya profesi jurnalis masih menjadi salah satu profesi yang mendapat ancaman dari pihak-pihak lain.

Kebebasan pers juga berkaitan dengan hak asasi manusia, hal itu disampaikan dalam UUD 1945 Pasal 28F yaitu tentang jaminan hak setiap warga negara Indonesia untuk memperoleh informasi. Selain adanya Pasal 28F UUD 1945, diperkuat juga dengan Pasal 19 dari Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUNHAM) yaitu hak fundamental dari kebebasan berekspresi mencakup kebebasan “untuk mencari, menerima dan menyampaikan informasi dan buah pikiran melalui media apa pun dan dengan tidak memandang batas negara”.[3] Ditambah lagi dengan adanya UU No. 40 Tahun 1999 tentang pers semata-mata demi setiap warga negara mendapatkan pemenuhan hak atas informasi. Kebebasan pers belum sepenuhnya bebas atau merdeka karena jurnalis merupakan profesi yang masih mendapat ancaman dari pihak lain terutama di Indonesia. Hal itu dibuktikan dengan masih rendahnya peringkat kebebasan pers Indonesia. Menurut data yang dihimpun Reporters Without Borders (RWB), meskipun terjadi peningkatan peringkat dalam lima tahun terakhir, namun Indonesia masih menduduki peringkat 124 dunia dari 180 negara. Posisi Indonesia bahkan masih jauh di bawah Timor Leste yang menempati peringkat 93 dunia.[4] Ketua Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Abdul Manan mengatakan bahwa, lembaganya telah mencatat ada 42 kasus kekerasan terhadap jurnalis pada periode 2018 dan 2019. Dari sisi pelaku, kategori warga menjadi pelaku kekerasan terhadap jurnalis paling banyak dengan 10 kasus. Sementara peringkat kedua dan ketiga ditempati oleh polisi dan ormas dengan masing-masing 7 kasus dan 6 kasus.[5]

Menurut Ketua Umum Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Asfinawati menjelaskan masih ada sejumlah regulasi yang berpotensi mengancam kebebasan pers. Antara lain pasal penodaan agama, UU ITE, UU Pornografi dan KUHP. Ia merekomendasikan regulasi tersebut agar didorong untuk dihapus atau diubah.[6]

Kebebasan pers masih saja terusik oleh kepentingan golongan, terutama kepentingan dalam dunia politik. Para oknum seringkali memanfaatkan pers untuk meningkatkan dukungan dari masyarakat, namun di sisi lain bertujuan untuk menjatuhkan lawannya. Hal tersebut dapat memunculkan informasi bohong atau Hoax di masyarakat terutama zaman sekarang teknologi informasi yang begitu cepat beredar dalam masyarakat.Adanya informasi bohong mengakibatkan permusuhan dan bahkan perpecahan dalam masyarakat. Jurnalis ketika menjalankan tugasnya sering mengalami kendala, seperti diancam, dipersekusi, dan diintimidasi. Selain kebebasan pers yang dinilai masih sangat kurang, nasib jurnalis juga masih kurang diperhatikan, terutama jurnalis daerah. Masih banyak jurnalis yang mendapatkan upah yang tidak layak dan tidak memiliki jaminan kesehatan. Berdasarkan reportase Tirto.id, pada 2020 UMP di Yogyakarta sebesar Rp 1.704.608, namun tidak semua jurnalis mendapatkan gaji sesuai ketetapan. Padahal UMP Yogyakarta merupakan yang terndah di Indonesia.[7]

Dengan hari pers dunia ini diharapkan terjadi perbaikan di dunia jurnalisme untuk seluruh dunia termasuk Indonesia. Tidak hanya kekebasan pers yang perlu diperbaiki, tetapi juga kesejahteraan jurnalis perlu diperhatikan. Memperbaiki kebebasan pers dapat dilakukan dengan memperlakukan jurnalis dengan baik saat sedang meliput. Lalu perlu juga dukungan dari pemerintah untuk mengubah atau bahkan menghapus pasal-pasal kontroversi yang dapat mengkriminalisasi jurnalis. Dunia tampak asing tanpa kehadiran jurnalis. Selamat hari pers dunia.

Oleh : Kastrat dan Penerbitan HM Sejarah Undip 2020

Referensi

[1] Dikutp dari wpfd.aji.or.id dengan judul WPFD: Berbeda Itu Hak. https://wpfd.aji.or.id/2016/. Diakses pada 21 April 2020 pukul 20.00

[2] Dikutp dari wpfd.aji.or.id dengan judul WPFD: Berbeda Itu Hak. https://wpfd.aji.or.id/2016/. Diakses pada 21 April 2020 pukul 20.00

[3] Dikutp dari wpfd.aji.or.id dengan judul WPFD: BERBEDA ITU HAK. https://wpfd.aji.or.id/2016/.Diakses pada 21 April 2020 pukul 20.00

[4] Dikutip dari katadata.co.id dengan judul Indeks Kebebasan Pers di Indonesia Masih Rendah. https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/11/19/rendahnya-indeks-kebebasan-pers-di-indonesia.  Diakses pada 22 April 2020 pukul 14:35 WIB

[5] Sasmito Madrim, “Hari Kebebasan Pers Sedunia: Kekerasan Terhadap Jurnalis Indonesia Masih Tinggi”. Diakses dari https://www.voaindonesia.com/a/hari-kebebasan-pers-sedunia-kekerasan-terhadap-jurnalis-indonesia-masih-tinggi/4903602.html. Pada 21 April 2020 pukul 20.42

[6] Sasmito Madrim, “Hari Kebebasan Pers Sedunia: Kekerasan Terhadap Jurnalis Indonesia Masih Tinggi”. Diakses dari https://www.voaindonesia.com/a/hari-kebebasan-pers-sedunia-kekerasan-terhadap-jurnalis-indonesia-masih-tinggi/4903602.html. Pada 21 April 2020 pukul 20.42

[7] Dikutip dari Tirto.id dengan judul  Eksploitasi Jurnalis: Upah Murah & Telat Hingga Korban Kekerasan.https://tirto.id/eksploitasi-jurnalis-upah-murah-telat-hingga-korban-kekerasan-eu7q. Diakses pada 22 April 2020 pukul 15:45 WIB


Author: hmsejarah1980

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *