Peace, dignity and equality on a healthy planet: 75 TAHUN PBB LAHIR UNTUK DUNIA

Hari Perserikatan Bangsa-Bangsa merupakan hari peringatan berdirinya Perserikatan Bangsa-Bangsa yang diperingati setiap tanggal 24 Oktober. Peringatan ini dideklarasikan pada tahun 1947 oleh Majelis Umum PBB yang di mana dua tahun lalu pada 1945 piagam PBB mulai berlaku. Tujuan dari dibentuknya PBB adalah mencegah terjadinya konflik besar seperti Perang Dunia II. Markas besar PBB terletak di New York, Amerika Serikat. Organisasi ini didanai dari sumbangan yang ditaksir dan sukarela dari negara-negara anggotanya.

Selama Perang Dunia II, Presiden Amerika Serikat Franklin D. Roosevelt mulai merencakan badan penerus Liga Bangsa-Bangsa dengan Perdana Menteri Inggris Winston Churchill dikarenakan Liga Bangsa-Bangsa gagal mencegah meletusnya Perang Dunia II. Pada tahun 1945 PBB didirikan untuk menggantikan Liga Bangsa-Bangsa. Mereka mengambil rencana konkrit pada 1942 di mana ketika 26 pemerintah negara berjanji untuk melanjutkan usaha penghapusan perang dengan menandatangani Piagam Atlantik yang berisi empat poin penting, salah satunya adalah perdamaian dunia harus diciptakan agar setiap bangsa hidup bebas dari rasa takut dan kemiskinan.

Terdapat lima organisasi PBB yang utama, yaitu: (1) Majelis umum yang terdiri dari semua negara anggota PBB dan bertugas untuk mengadakan pemilihan masalah-masalah penting seperti rekomendasi tentang perdamaian dan keamanan. Majelis dapat membuat rekomendasi atas setiap masalah dalam lingkup PBB, tetapi jika masalah perdamaian dan keamanan maka itu berada di bawah pertimbangan dewan keamanan; (2) Yang kedua adalah dewan keamanan, mereka ditugaskan untuk menjaga perdamian dan keamanan antar negara. Dewan Keamanan memiliki kekuatan untuk membuat keputusan yang mengikat bahwa pemerintah negara anggota telah sepakat untuk melaksanakan. Menurut ketentuan piagam pasal 25, saat ini dewan keamanan terdiri dari lima belas negara anggota dengan lima anggota tetap dan sepuluh anggota tidak tetap. Lima anggota tetap tersebut memegang hak veto terhadap resolusi substansif tapi tidak prosedural dan memungkinkan anggota tetap untuk memblokir adopsi tetapi tidak berkuasa untuk memblokir perdebatan resolusi; (3) Ketiga, adanya sekretariat yang dipimpin oleh sekretaris jenderal dan dibantu suatu pegawai staf sipil internasional dari seluruh dunia yang tugas utamanya adalah untuk menyediakan penelitian, informasi, dan fasilitas yang diperlukan oleh badan-badan PBB untuk pertemuan mereka; (4) Keempat adalah mahkamah internasional yang bertugas untuk mengadili dan memutus sengketa antar negara dengan pedoman dari perjanjian internasional, adat kebiasaan internasional, asas hukum yang berlaku bagi bangsa yang beradab, yurispudensi dan pendapat ahli hukum. Dengan adanya mahkamah internasional, jika terjadi pembersihan etnis, campur tangan negara illegal, ataupun kasus-kasus lainnya maka mahkamah internasioal bertugas untuk menyelidiki dan mengadilinya; (5) Yang kelima adanya dewan ekonomi dan sosial, (ECOSOC) tugasnya adalah membantu majelis umum dalam mempromosikan kerjasama ekonomi, sosial internasional dan pembangunan. ECOSOC memiliki 54 anggota dan semua anggotanya dipilih oleh majelis umum untuk masa jabatan tiga tahun.

Dalam pemeliharaan perdamaian dan keamanan, dewan keamanan mengirim pasukan penjaga perdamaian ke daerah di mana konflik bersenjata baru berhenti atau adanya perjanjian gencatan senjata untuk menegakkan persyarakat perjanjian perdamaian dan untuk mencegah kombatan dari kedua belah pihak melanjutkan permusuhan. Pasukan penjaga perdamian biasanya berasal dari negara-negara anggota yang dipilih sebagai anggota dewan keamanan. Para pendiri PBB telah mempertimbangkan bahwa akan bertindak untuk mencegah terjadinya konflik antar negara, tetapi karena pecahnya Perang Dingin membuat banyak perjanjian perdamaian sangat sulit karena pembagian dunia ke dalam kamp-kamp yang bermusuhan. Ketika Perang Dingin usai, ada seruan untuk PBB kembali menjadi agen perdamaian dunia karena masih ada konflik berkelanjutan yang berlangsung di seluruh dunia.

Sebuah studi tahun 2005 oleh RAND Corporation menyatakan PBB sukses di dua dari tiga upaya perdamaian. Ini dibandingkan dengan upaya pembangunan bangsa orang-orang dari Amerika Serikat, dan menemukan bahwa tujuh dari delapan kasus PBB damai, dibandingkan dengan empat dari delapan kasus AS damai. Juga pada tahun 2005, Laporan Keamanan Manusia mendokumentasikan penurunan jumlah perang, genosida, dan pelanggaran HAM sejak akhir Perang Dingin. Bukti meskipun tidak langsung bahwa aktivisme internasional kebanyakan dipelopori oleh PBB telah menjadi penyebab utama penurunan konflik bersenjata sejak akhir Perang Dingin. Situasi di mana PBB tidak hanya bertindak untuk menjaga perdamaian, tetapi juga kadang-kadang campur tangan (termasuk Perang Korea 1950–1953), dan otorisasi intervensi di Irak setelah Perang Teluk Persia pada 1990.

PBB juga dikritik untuk hal-hal yang dirasakan sebagai kegagalan. Dalam banyak kasus, negara-negara anggota telah menunjukkan keengganan untuk mencapai atau melaksanakan resolusi dewan keamanan, sebuah masalah yang berasal dari sifat PBB sebagai organisasi antar pemerintah (dilihat oleh beberapa orang sebagai hanya sebuah asosiasi dari 192 negara anggota yang harus mencapai consensus), bukan sebuah organisasi independen. Perselisihan dalam dewan keamanan tentang aksi militer, dan intervensi dipandang sebagai kegagalan untuk mencegah Genosida Rwanda 1994, gagal untuk menyediakan bantuan kemanusiaan, dan campur tangan dalam Perang Kongo Kedua, gagal untuk campur tangan dalam pembantaian Srebrenica tahun 1995, dan melindungi pengungsi surga dengan mengesahkan pasukan penjaga perdamaian menggunakan kekuatan, kegagalan untuk memberikan makanan untuk orang kelaparan di Somalia, kegagalan untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan resolusi dewan keamanan yang berhubungan dengan konflik Israel-Palestina, dan terus gagal untuk mencegah genosida atau memberikan bantuan di Darfur. Pasukan penjaga perdamaian PBB juga telah dituduh melakukan pemerkosaan anak, pelecehan seksual atau menggunakan pelacur selama misi penjaga perdamaian, dimulai pada tahun 2003, di Kongo, Haiti, Liberia, Sudan, Burundi dan Pantai Gading. Pada tahun 2004, mantan Duta Besar Israel untuk PBB Dore Gold mengkritik apa yang disebutnya relativisme moral milik organisasi dalam menghadapi—dan sesekali mendukung—genosida dan terorisme yang terjadi di antara kejelasan moral antara periode pendirian dan hari ini. Gold juga khusus menyebutkan undangan Yasser Arafat tahun 1988 untuk berbicara dengan majelis umum sebagai titik yang rendah dalam sejarah PBB.

Selain perdamaian, PBB juga aktif dalam mendorong perlucutan senjata. Peraturan persenjataan juga dimasukkan dalam penulisan Piagam PBB tahun 1945 dan dilihat sebagai cara untuk membatasi penggunaan sumber daya manusia serta ekonomi untuk menciptakan mereka. Namun, munculnya senjata nuklir yang datang hanya beberapa minggu setelah penandatanganan piagam segera menghentikan konsep keterbatasan senjata, dan perlucutan senjata, menghasilkan resolusi pertama dari pertemuan pertama. Majelis umum yang meminta proposal khusus untuk “penghapusan senjata atom dari persenjataan nasional dan semua senjata besar lainnya yang bisa digunakan sebagai pemusnah massal” forum-forum utama untuk masalah perlucutan senjata adalah Komite Pertama Majelis Umum, Komisi Pelucutan Senjata PBB, dan Konferensi Pelucutan Senjata. Pertimbangan telah dilakukan tentang manfaat larangan pengujian senjata nuklir, pengawasan senjata luar angkasa, pelarangan senjata kimia dan ranjau darat, perlucutan senjata nuklir,  senjata konvensional, zona bebas senjata nuklir, pengurangan anggaran militer, dan langkah-langkah untuk memperkuat keamanan internasional.

Penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan alasan utama untuk didirikannya PBB. Kekejaman dan genosida pada Perang Dunia II menyebabkan munculnya konsensus bahwa organisasi baru ini harus bekerja untuk mencegah tragedi serupa pada masa mendatang. Tujuan awal adalah menciptakan kerangka hukum untuk mempertimbangkan dan bertindak atas keluhan tentang pelanggaran HAM. Piagam PBB mewajibkan semua negara anggota untuk mempromosikan “penghargaan universal bagi, dan kepatuhan terhadap HAM”, dan mengambil “tindakan bersama dan terpisah” untuk itu. Deklarasi Universal hak asasi manusia, meskipun tidak mengikat secara hukum, diadopsi oleh majelis umum pada tahun 1948 sebagai satu standar umum keberhasilan untuk semua. Majelis secara teratur mengambil isu-isu hak asasi manusia.

PBB dan lembaga-lembaganya adalah badan penting dalam menegakkan dan melaksanakan prinsip-prinsip yang diabadikan dalam pernyataan umum tentang hak-hak asasi manusia. Salah satu contoh adalah dukungan oleh PBB untuk negara-negara dalam transisi menuju demokrasi. Bantuan teknis dalam memberikan Pemilu yang bebas, dan adil, meningkatkan struktur peradilan, penyusunan konstitusi, pelatihan pejabat hak asasi manusia, dan mengubah gerakan bersenjata menjadi partai politik telah memberikan kontribusi signifikan terhadap demokratisasi di seluruh dunia. PBB telah membantu pemilihan berjalan di negara-negara dengan sedikit atau tanpa sejarah demokrasi, termasuk baru-baru ini di Afghanistan dan Timor Leste. PBB juga merupakan forum untuk mendukung hak perempuan untuk berpartisipasi secara penuh dalam kehidupan politik, ekonomi, dan sosial negara mereka. PBB memberikan kontribusi untuk meningkatkan kesadaran konsep hak asasi manusia melalui perjanjian, dan perhatiannya terhadap pelanggaran yang spesifik melalui majelis umum, resolusi dewan keamanan, atau mahkamah internasional.

Dewan hak asasi manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa yang didirikan pada tahun 2006 bertujuan untuk mengatasi pelanggaran hak asasi manusia. Dewan adalah penerus Komisi hak asasi manusia PBB, yang sering dikritik karena memberikan jabatan tinggi kepada negara-negara anggota yang tidak menjamin hak-hak asasi warga negara mereka sendiri.Dewan ini memiliki 47 anggota didistribusikan secara wilayah, dengan masing-masing masa jabatan tiga tahun, dan tidak mungkin menjabat selama tiga kali berturut-turut. Sebuah kandidat untuk Dewan Hak Asasi Manusia harus disetujui oleh mayoritas Majelis Umum. Selain itu, dewan memiliki aturan ketat untuk keanggotaan, termasuk peninjauan hak asasi manusia universal. Sementara beberapa anggota dengan catatan hak asasi manusia yang dipertanyakan telah dipilih, hal ini lebih sedikit dari sebelumnya dengan fokus peningkatan pada catatan hak asasi manusia masing-masing negara anggota.

Oleh : Divisi Kastrat & Penerbitan HM Sejarah Undip 2020

Author: hmsejarah1980

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *