PERAYAAN HARI ANAK NASIONAL: “Anak Terlindungi, Indonesia Maju”, #StopPerkawinanAnak

Selamat merayakan Hari Anak Nasional! Mari rayakan sama-sama dengan memberikan hak serta perlindungan untuk anak-anak Indonesia!

Temen-temen tau gak sih?

Menurut Kementerian Pemberdayaan dan Perlindungan Anak Indonesia (KPPAI), Hari Anak Nasional dimaknai sebagai kepedulian seluruh bangsa terhadap perlindungan anak Indonesia agar dapat tumbuh dan berkembang secara optimal. Hari Anak Nasional juga dijadikan sebagai pengingat bagi rakyat Indonesia untuk menggencarkan gerakan Internasional World Fit for Children dengan tujuan mewujudkan Indonesia layak anak.

I. Sejarah Hari Anak Nasional

Peringatan Hari Anak di Indonesia ini bermula pada gagasan Kongres Wanita Indonesia (Kowani), dalam sidangnya tahun 1951 telah menghasilkan beberapa kesepakatan, salah satunya adalah upaya dalam penetapan Hari Kanak-Kanak Nasional. Kemudian upaya tersebut ditindaklanjuti dengan digelarnya Pekan Kanak-Kanak pada 1952 yang dilakukan setiap pekan kedua bulan Juni. Namun, penetapan terdebut dinilai tidak memiliki makna dan nilai historisnya, maka pada akhirnya pemerintah menetapkan tanggal 1-3 Juni untuk memperingati hari anak di Indonesia.

Perubahan penetapan Hari Kanak-kanak Indonesia terjadi lagi atas usulan Kowani yang mengusulkan 6 Juni sebagai Hari Kanak-Kanak Indonesia dengan alasan tanggal tersebut bersamaan dengan hari lahirnya bung Karno dan berdekatan juga dengan rangkaian peringatan Hari Anak Internasional pada 1 Juni.

Selanjutnya, di bawah kebijakan pemerintahan Soeharto, ia berusaha menghapus semua kebijakan pemerintahan sebelumnya, termasuk mengenai peringatan Hari Kanak-Kanak Indonesia. Dengan itu, sesuai dengan Keputusan Presiden RI Nomor 44 Tahun 1984 tentang Hari Anak Nasional menetapkan 23 Juli sebagai Hari Anak Nasional yang menitikberatkan pada upaya mewujudkan perkembangan anak secara jasmani, rohani, dan sosial. Tanggal 23 Juli dipilih karena dianggap sebagai hari penting untuk kesejahteraan anak yang mana pada tanggal ini Undang-Undang tentang Kesejahteraan Anak disahkan pada 1979.

II. Urgensi Perlindungan Hak Asasi Anak selama Pamdemi COVID-19

Adanya pandemi COVID-19 mengakibatkan berbagai masalah muncul, yang juga berdampak pada anak, yakni berkurangnya kesempatan bermain dan belajar, meningkatnya angka kekerasan pada anak, serta meningkatnya kasus perkawinan anak di Indonesia.

Sebagaimana yang telah tertulis dalam UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU Nomor 1 Tahun 1997 bahwa batas usia minimal untuk menikah adalah 19 tahun. Namun, prakteknya tidak demikian. Tercatat ada 34.000 permohonan dispensasi yang masuk ke Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, yang mana 97% dikabulkan dan 60% yang mengajukan adalah anak di bawah umur 18 tahun. Umumnya banyak orangtua yang menganggap bahwa alasan menikahkan anak di bawah umur merupakan bagian dari solusi penyelesaian masalah ekonomi, terlebih ketika terjadi banyaknya pemutusan hubungan kerja (PHK) saat pandemi COVID-19.

Nah, temen-temen tentu saja perkawinan anak ini banyak memberikan dampak yang buruk, terutama bagi anak perempuan. Dampak dari pernikahan anak antara lain, (1) resiko kematian saat melahirkan baik ibu atau bayi akan terjadi lima kali lebih besar karena secara medis alat reproduksi mereka belum cukup matang untuk melakukan fungsinya. (2) putus sekolah, faktanya terdapat 85% anak perempuan mengakhiri pendidikannya setelah menikah, dengan meningkatnya angka anak putus sekolah maka ia mempengaruhi rendahnya tingkat index pembangunan manusia. (3) rentan terjadinya segala bentuk kekerasan terhadap anak baik fisik, seksual, maupun verbal. (4) terbentuknya siklus ketidaksetaraan gender dan kemiskinan yang berkelanjutan. (5) mental dan psikis yang belum siap juga dapat mengakibatkan stress dan depresi terhadap anak.

Praktik perkawinan anak telah melanggar hak asasi anak dan membatasi peluang terhadap anak, karena praktik tersebut tidak sesuai dengan UUD 1945, Ratifikasi Konvensi Hak Anak, dan UU No. 35 tahun 2014. Dengan itu, mari bersama-sama berperan dalam memcegah terjadinya kasus perkawinan anak di Indonesia, karena setiap anak memiliki hak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan. #StopPerkawinanAnak #AnakTerlindunguIndonesiaMaju #HAN2021.

Sumber

cnnindonesia.com : Sejarah Lahirnya Hari Anak Nasional Pada 23 Juli

katadata.co.id : Wabah Pernikahan Dini di Tengah Pandemi dan Dampak Buruknya

kemenpppa.go.id : “STOP PERKAWINAN ANAK, KITA MULAI SEKARANG”

kpai.go.id : UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

Author: hmsejarah1980

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *