REKAM JEJAK KOPASSUS : SEJARAH TERBENTUK, PRESTASI, HINGGA CATATAN MERAHNYA

CIKAL BAKAL TERCIPTANYA UNIT PASUKAN KHUSUS

Komando Pasukan Khusus (KOPASSUS) merupakan pasukan elite bagian dari Komando Utama (KOTAMA) tempur milik TNI Angkatan Darat-Indonesia. Pendirian KOPASSUS sendiri dilatarbelakangi oleh sebuah peristiwa yaitu pemberontakkan yang terjadi di Maluku yang dilakukan oleh kelompok Republik Maluku Selatan (RMS) pada Juli 1950.  Sebagai reaksi atas pemberontakan tersebut, Pimpinan Angkatan Darat segera melakukan tindakan untuk menumpas pemberontakan tersebut dengan menunjuk Panglima Tentara Teritorium III, Kolonel A.E. Kawilarang sebagai pimpinan dan  Letkol Slamet Riyadi sebagai Komandan Operasi.

Dalam operasi ini Pasukan TNI akhirnya berhasil melumpuhkan kelompok RMS, meskipun pada awal mula operasi ini dilakukan, serangan yang dialncarkan oleh Pasukan TNI masih belum mampu menyudutkan kelompok RMS.

Tercatat beberapa kali Pasukan TNI melancarkan serangan. Namun, selalu mampu dibendung oleh Kelompok RMS, Walaupun dari segi jumlah dan persenjataan mereka kalah unggul dibandingkan dengan Pasukan TNI. Hal ini disebabkan kelompok RMS memiliki kemampuan untuk menembak tepat sasaran, penguasaan terhadap medan, serta rasa ambisi yang tinggi. Hal tersebut itulah yang membuat mereka mampu mengungguli Pasukan TNI, meskipun kalah dari segi jumlah dan persenjataan. 

Berkaca dari peristiwa ini, Letkol Slamet Riyadi kemudian menginisiasi perlunya didirikan sebuah pasukan khusus dengan satu-satuan pemukul yang mampu bertempur secara cepat dan tepat serta mampu menghadapi berbagai macam sasaran dan kekuatan. Inisiasi dari Slamet Riyadi inilah yang menjadi cikal bakal dari adanya KOPASSUS.

PENDIRIAN PASUKAN KHUSUS DAN PERKEMBANGANNYA HINGGA MENJADI KOPASSUS

Pasca gugurnya Letkol Slamet Riyadi dalam penumpasan Kelompok RMS, gagasan beliau mengenai perlunya pembentukan pasukan cepat tanggap dilanjutkan  dan direalisasikan oleh Kolonel A.E. Kawilarang.

Tepat pada tanggal 16 April 1952 melalui sebuah instuksi Panglima Tentara dan Teritorium IIII No.55/Instr/PDS/52 dibentuklah unit pasukan khusus Angakatan Darat yang pertama dengan nama Kesatuan Komando Teritorium III/Siliwangi (Kesko TT) dengan Mayor Moch. Idjon Djanbi yang merupakan seorang mantan Kapten KNIL (Kononklijk Nederlandsch Indische Leger) sekaligus mantan  Korps Speciale Troopen pada perang dunia II  sebagai  pemimpin dari kesatuan komado tersebut. 

Dalam perjalanannya sendiri, tercatat beberapa kali unit pasukan khusus milik angkatan darat itu melakukan pergantian nama dari yang semula bernama Kesatuan Komando Teritorium III/Siliwangi (Kesko TT)  hingga akhirnya ditetapkan dan bertahan sampai saat ini dengan nama Komando Pasukan Khsus (KOPASSUS). Berikut merupakan perubahan – perubahan nama dari unit pasukan khusus Angkatan Darat yang terjadi dari waktu ke waktu :

  1. Korps Komando Angkatan Darat (KKAD)

Pada 18 Maret 1953 Kesko TT resmi beralih nama menjadi Korps Komando Angkatan Darat (KKAD) ketika diambil alih oleh Mabes ABRI.

2. Resimen Para Komando Angkatan Darat (RPKAD) dan Para Komando Angkatan Darat (PKAD)

RPKAD merupakan hasil pengembangan dari KKAD yang menjadi sebuah resimen yaitu Resimen Pasukan Komando Angkatan Darat (RPKAD) yang terbentuk  pada tahun 1955.

3. Pusat Pasukan Khusus Angkatan Darat (Puspassus AD)

Pada tahun 1966, resimen ini ditingkatkan kembali menjadi Pusat Pasukan Khusus (Puspassus AD). Namun, perubahan nama ini hanya bertahan selama 5 tahun mulai dari 1966 hingga 1971 .

4. Komando Pasukan Sandi Yudha (Kopassanda)

Pada tanggal 17 Februari 1971 resimen sebelumnya yang bernama Puspassus AD berganti nama menjadi Kopassanda atau Komando Pasukan Sandi Yudha (Kopassanda).

5. Komando Pasukan Khusus (Kopassus)

Kopassanda kemudian beralih nama menjadi Kopassus (Komando Pasukan Khusus). Kopassus merupakan sebuah hasil dari reorganisasi dari ABRI pada tahun 1985 yang kemudian disahkan pada 26 Desember 1986. Perubahan nama ini kemudian tetap bertahan selama lebih dari 30 tahun dan tercatat masih bertahan sampai saat ini, meskipun  Kopassus telah mengalami beberapa kali perubahan dalam struktur organisasi  sejak 25 Juni 1996.

KOPASSUS DAN SEGELINTIR PRESTASINYA

Dalam perjalanannya pasukan khusus dari angakatan darat ini telah berhasil menorehkan prestasi lewat serangkaian misi yang telah dilakukannya dalam upaya menjaga stabilitas dan integrasi bangsayang diantaranya ialah:

  1. Penumpasan RMS

RMS atau Republik Maluku Selatan merupakan sebuah organisasi saparatis yang didirikan oleh masyarakat Maluku dan dipimpin oleh Manusama. RMS lahir dilatarbelakangi oleh perasaan dan presepsi adanya kesenjangan sosial antara wilayah Indonesia Timur dengan Pulau Jawa mendorong munculnya gerakan memisahkan diri dengan Negara Indonesia di wilayah Maluku. Gerakan ini berlangsung antara tahun 1950 hingga 1966. RMS menyebabkan Maluku terpecah menjadi dua. Satu sisi mendukung Suomokil rekan Manusama dan sisi lain mendukung Soekarno.

Kemudian terbentuk sebuah pasukan Komando Kesatuan Territori. Kementerian Pertahanan Republik Indonesia Serikat menyatakan, peristiwa berdirinya RMS diselesaikan secara militer, dipimpin oleh Kolonel A.E Kawilarang. Keputusan ini dilakukan setelah perundingan damai tidak disetujui oleh pihak RMS. Kemudian dikirim 850 orang personel TNI yang dipimpin oleh Komandan Mayor Pellupessy. Mereka berlayar dari 14 Juli dan sampai di Maluku Selatan pada 24 Juli 1950. Kemudian tepat pada 21 Agustus terjadi “Operasi Fajar” dipimpin oleh Letnan Kolonel Slamet Riyadi dengan sasaran utamanya menduduki Kota Piru di Pulau Seram. Walaupun mereka pernah sedikit kuwalahan karena ambisi anggota RMS yang kuat akan tetapi mereka berhasil menumpas RMS yang berakhir pada tahun 1966. Pemerintah RI mengambil tindakan tegas dengan melaksanakan hukuman mati terhadap sisa-sisa gerombolan RMS.

2. Penumpasan PRRI/PERMESTA

Pergolakan PRRI/Permesta berawal dari konflik internal Angkatan Darat (AD). Kekecewaan atas minimnya kesejahteraan anggota AD di daerah berujung pada tuntutan otonomi daerah serta upaya melepaskan diri dari Pemerintahan Republik Indonesia.

Misi penumpasan PRRI ini, RPKAD bekerjasama dengan Angaktan Udara Republik Indonesia (AURI). Pasukan RPKAD diternjunkan di Lanud Simpang Tiga, Pekanbaru setelah AURI membombardir Lanud tersebut. Para Serdadu PRRI menggunakan Arhanud tetapi mereka melarikan diri, mereka tidak mengira akan adanya serangan dadakan oleh RPKAD sehingga mereka lari ke dalam hutan. Pertempuran tersebut hanya terjadi beberapa menit saja dan RPKAD berhasil menguasai Lanud Simpang Tiga.

3. Operasi TRIKORA

TRIKORA merupakan sebuah singkatan dari Tri Komando Rakyat. TRIKORA merupakan sebuah konflik antara Indonesia dan Belanda. Belanda mengklaim bahwa Irian Barat merupakan satu provinsi kerajaan Belanda.


      Operasi Infiltrasi dilakukan oleh personil gabungan PGT (Pasukan Gerak Tjepat) dan RPKAD diterjunkan di tengah hutan belantara di Irian Barat. Pasukan terbagi menjadi dua tim yakni banteng 1 di Fak-fak dan Banteng 2 di Kaimana. Setelah terjun dilaksanakan mereka melaporkan keadaan bahwa banyak desa dibakar oleh Belanda dan tidak ada tanda-tanda penduduk, dalam beberapa hari mereka bertemu dengan Marinir Belanda dan kontak senjata terjadi, tetapi sesuai dengan instruksi jika kekuatan tidak imbang maka harus segera kembali ke hutan lagi. Tujuan utama dari infiltrasi ini adalah untuk mengacaukan situasi sekaligus menarik perhatian belanda. Dengan adanya kehadiran sukarelawan karena operasi infiltrasi dan pasukan Khusus Indonesia, Belanda terlihat goyah.

4. Operasi Pengintegrasian Timor Timur

Awal mula terjadinya operasi ini dilatar belakangi oleh adanya ketegangan politik yang didalangi oleh kelompok Fretilin. Ketegangan inipun kemudian memunculkan isu pendisintegrasian Timor Timur dari Indonesia.

Karena hal inilah, kemudian Presiden Soeharto menginstruksikan agar dilakukan operasi pengintegrasian Timor Timur ke Indonesia. Operasi ini kemudian dikenal juga dengan nama Operasi Seroja. Kopassanda sendiri ditugaskan untuk melakukan operasi khusus yang bertujuan  mengintegrasikan Timor Timur dengan Indonesia.

Pada tanggal 7 Desember 1975, pasukan ini berhasil melakukan infiltrasi ke Dili. Setelahnya Kopassanda ditugaskan untuk mengamankan lapangan udara. Sementara Angkatan Laut dan Angkatan Udara mengamankan kota. Semenjak saat itu peran pasukan ini terus berlanjut dan membentuk sebagian dari kekuatan udara yang bergerak (mobile) untuk memburu tokoh Fretilin yaitu Nicolau dos Reis Lobato yang diduga sebagai dalang dari peristiwa tersebut.

5. Operasi Pembebasan Sandera

Operasi ini merupakan salah satu prestasi yang melambungkan nama pasukan khsusus dari TNI. Pada waktu itu Kopassandha melakukan operasi pembebasan sandera yaitu para awak dan penumpang pesawat DC-9 Woyla Garuda Indonesian Airways yang dibajak oleh lima orang yang mengaku berasal dari kelompok ekstrimis Islam “Komando Jihad”, yang dipimpin Imran bin Muhammad Zein pada 28 Maret 1981.

Pesawat yang tengah menerbangi rute Palembang-Medan itu sempat didaratkan di Penang, Malaysia dan akhirnya mendarat di Bandara Don Mueang, Bangkok. Di bawah pimpinan Letkol Sintong Panjaitan, pasukan Kopassandha mampu membebaskan seluruh sandera dan menembak mati semua pelaku pembajakan. Korban yang jatuh dari operasi ini adalah Capa (anumerta) Achmad Kirang yang meninggal tertembak pembajak serta pilot Kapten Herman Rante yang juga ditembak oleh pembajak. Imran bin Muhammad Zein ditangkap dalam peristiwa tersebut dan dijatuhi hukuman mati.

CATATAN MERAH DARI KOPASSUS

Dari operasi militer yang dilakukan, tidak selamanya operasi tersebut berjalanan mulus. Ada saja hal – hal yang telah dilanggar oleh pasukan ini yang dianggap bertentangan dengan Hak Asasi Manusia (HAM). Bahkan salah satu diantaranya ada yang sampai dikategorikan sebagai pelanggaran HAM berat, yang hingga kini belum usai dituntaskan dan menjadi catatan merah bagi pasukan ini. berikut merupakan serangkaian peristiwa yang dilakukan oleh pasukan khusus yang diduga telah mencederai nilai dari Hak Asasi Manusia :

  1. Balibo Five

Balibo Five merupakan sekolompok wartawan jaringan televisi Australia yang tewas saat invasi Indonesia ke Timor-Timur pada tanggal 16 Oktober 1975. Mereka terdiri dari 2 orang Australia, 1 orang Selandia Baru dan 2 orang Inggris. Orang-orang tersebut mengetahui bahwa pasukan Indonesia akan mendarat di kota balibo dan beranggapan bahwa sebagai jurnalis tidak akan dianggap sebagai sasaran Militer. Pada tahun 2007, Petugas koroner Australia memutuskan bahwa mereka sengaja dibunuh oleh tentara pasukan khusus Indonesia. Posisi resmi pemerintah Indonesia adalah bahwa wartawan-wartawan asing tersebut tewas saat baku tembak di kota, katanya.

Pada tanggal 5 Februari 2007, pengadilan New South Wales menyelidi kematian salah satu wartawannya dalam persidangan dituduh bahwa Yunus Yosfiah menembaki wartawan Australia yang mencoba untuk menyerah dan memerintahkan anak buahnya melakukan hal yang sama. Setelah terbunuh mereka dipakaikan seragam tentara portugis seperti seolah-olah sedang berperang melawan pasukan Indonesia.

Deputi Koroner New South Wales, Dorelle Pinch dalam temuannya menemukan bahwa: “Brian Raymond Peters, beserta rekan wartawannya Gary James Cunningham, Malcolm Rennie Harvie, Gregory John Shackleton dan Anthony John Stewart, yang dikenal sebagai Balibo Five, meninggal di Balibo, Timor Lesta pada 16 Oktober 1975 akibat luka yang diderita ketika mereka ditembak dan/atau ditusuk dengan sengaja, dan tidak berada dalam panasnya pertempuran, oleh anggota Pasukan Khusus Indonesia, termasuk oleh Christoforus da Silva dan Kapten Yunus Yosfiah atas perintah Kapten Yosfiah. Tujuannya, untuk mencegah mereka mengekspos bahwa Pasukan Khusus Indonesia telah berpartisipasi dalam serangan di Balibo.” Namun Yosfiah membantah tuduhan itu. Dia menyatakan tidak pernah bertemu dengan kelima wartawan asing tersebut selama bertugas di Balibo.

Beberapa saksi termasuk mantan pasukan Timor yang mendukung invasi Indonesia mengidentifikasi bahwa Yunus Yosfiah adalah partisipan Kunci dalam pembunuhan wartawan. sebagai konsekuensi Dorelle Pinch mengeluarkan laporan pada 16 November 2007 yang menyimpulkan bahwa Yosfiah telah berpartisipasi dalam kejahatan perang, dia terlibat dalam pembunuhan dan mesti dihukum sesuai dengan Konvensi Jenewa yang mana Indonesia adalah salah satu penandatangannya.

2. Penculikan Aktivis 1998 Pro-Demokrasi

Dalam kasus penghilangan paksa 23 aktivis pro-demokrasi saat itu Danjen Kopassus Mayjen TNI Prabowo Subianto memberikan perintah pada satuan khusus Kopassus yakni Tim Mawar untuk melakukan praktik penghilangan orang secara paksa. Peristiwa Penculikan dan Penghilangan Secara Paksa 1997–1998,  peristiwa ini terjadi tidak terlepas dari konteks politik peristiwa 27 Juli, yakni menjelang pemilu 1997 dan SU MPR 1998. di masa ini wacana pergantian Soeharto kerap disuarakan. Implikasinya setidaknya 23 aktivis pro-demokrasi dan masyarakat yang dianggap akan bergerak melakukan penurunan Soeharto menjadi korban penculikan dan penghilangan paksa. Kopassus menjadi eksekutor lapangan, terdapat  9 orang dikembalikan, 1 orang meninggal dunia dan 13 orang masih hilang.

Terhitung ada beberapa penuntutan yang telah diajukan pemerintah. Sebuah pengadilan militer menyatakan 11 prajurit Kopassus bersalah dalam kasus penculikan aktivis mahasiswa pada 1998. Namun, para prajurit itu tak pernah dipenjara, dan setelah naik banding hampir semuanya diizinkan kembali aktif di militer. Para komandan mereka bahkan tak pernah diadili. Demikian juga, pada tahun 2003, sebuah pengadilan militer di Surabaya menyatakan tujuh prajurit Kopassus bersalah atas kematian Theys Eluay. Namun mereka hanya dijatuhi hukuman dua hingga tiga setengah tahun penjara, dan kelompok-kelompok hak asasi manusia bahkan tak dapat memastikan apakah mereka menjalani hukuman.

3. Rumoh Geudong

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menemukan cukup bukti dugaan keterlibatan anggota Kopassus TNI Angkatan Darat dalam kejahatan terhadap kemanusiaan saat diterapkan Daerah Operasi Militer (DOM) di Aceh pada 1989–1998. Dalam kebijakan DOM itu, ada operasi Satuan Gabungan Intelijen (SGI) yang memang kebanyakan adalah anggota Kopassus dari struktur operasional. Rumoh Geudong adalah sebuah rumah di Desa Bilie Aron, Kecamatan Glumpang Tiga, Kabupaten Pidie, Aceh, yang menjadi pos Anggota Satuan Strategis (Sattis) Kopassus dan diduga sebagai tempat penyiksaan warga sipil yang dituduh terlibat Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Berdasarkan hasil penyelidikan Komnas HAM terungkap bahwa Rumoh Geudong serta pos Sattis lain tak hanya digunakan sebagai pos pengawasan, tapi juga untuk melakukan tindakan pelanggaran HAM berat seperti penyekapan, penyiksaan, pembunuhan, dan pemerkosaan.

Selain dari peristiwa diatas, masih banyak sejumlah pelanggaran HAM yang dilakukan oleh Kopassus dan hingga kini belum menemui titik terang ataupun keadilan yang seharusnya.bahkan tidak pernah diseret ke meja pengadilan.

Hal ini dapat terlihat dari segelintir peristiwa seperti pembunuhan seorang aktivis Hak Asasi Manusia, Munir bin Thalib, yang tewas dengan cara diracun pada tahun 2004. Muchdi Purwopranjono, seorang periwira Kopassus yang diduga terlibat dalam pembunuhan tersebut, divonis bebas oleh pengadilan.

Selain itu, Komandan Jendral Komando Pasukan Khusus (Danjen Kopassus), Mayjen TNI Sriyanto, yang juga menjabat sebagai Kepala Operasi (Pasi) 2 Kodim 0502 Jakarta Utara  sekaligus penyebab dari meninggalnya  23 orang dan luka – lukanya 54 orang atas Peristiwa Tanjung Priok, bahkan belum tersentuh meja hijau. Peristiwa tersebut tentu saja menjadi catatan merah dari banyaknya pelanggaran HAM yang telah dilakukan oleh Kopassus. Sungguh membingungkan melihat rekam jejak dari Kopassus. Disatu sisi layak dipuji karena prestasinya. Namun, disisi yang lain, prestasi yang telah diraih tersebut harus tercoreng karena serangkaian pelanggaran Hak Asasi Manusia yang telah dilakukan.

.

PENUTUP

Inilah sebuah catatan rekam jejak dari Kopassus. Dalam rangka ulang tahunnya kemarin, sudah selayaknya kita melihat Kopassus lebih dalam. Mulai dari berdirinya hingga kepada beberapa operasinya yang dinilai subversif dan melanggar nilai HAM. Keadilan memang haruslah ditegakkan. Namun, Tidak ada yang dapat dikompromikan dengan pelaku pelanggaran HAM.

Ditulis oleh Moch. Ferdiyan Triyagie & Intan Nur Shaqila

Author: hmsejarah1980

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *