Skeptisisme Penghapusan Hukuman Mati di Indonesia

Sejarah Hari Anti Hukuman Mati Sedunia jatuh setiap tanggal 10 Oktober. Peringatan ini ditetapkan pada sebuah kongres yang diadakan di Roma pada Mei 2002 oleh organisasi-organisasi yang menentang hukuman mati. Peringatan ini sejatinya adalah tindak lanjut dari Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) yang sudah lebih dulu pada 10 Desember 1948 dinyatakan dan diadopsi oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa. Pada Pasal 3 Deklarasi Universal yang berbunyi: “every human being has the right to life. This right shall be protected by law. No one shall be arbitrarily deprived of his life”. (Setiap orang mempunyai hak atas penghidupan, kemerdekaan dan keselamatan seseorang).

            Indonesia masih menerapkan hukuman pidana mati meskipun termasuk anggota PBB, padahal tren penghapusan hukuman mati semakin meningkat. Mayoritas negara di dunia sudah menghapus hukuman mati, tinggal beberapa negara yang masih menerapkan hukuman mati, termasuk Indonesia. Secara umum pidana mati didefinisikan sebagai suatu nestapa atau penyiksaan yang memberikan penderitaan kepada manusia dan melanggar norma-norma yang bertentangan dengan kehidupan manusia, di mana antara pidana mati sangat berkaitan dengan pidana dan pemidanaan. Pidana dalam hal pemberian sanksi, sedangkan pemidanaan lebih dibebankan kepada si pelaku tindak pidana, dengan pemberian pidana mati diharapkan masyarakat dapat melihat bahwa pelakunya benar-benar ditindak. Dalam hukum pidana Indonesia terdapat beberapa kejahatan yang diancam dengan pidana mati: a) tindak pidana makar; b) pembunuhan berencana; c) korupsi; d) genosida dan kejahatan terhadap manusia; narkotika dan; e) mobilisasi anak dalam perdagangan gelap narkotika.

            Praktik hukuman mati di Indonesia pada periode pertama Presiden Jokowi merupakan yang paling tinggi dibandingkan pemerintahan sebelumnya sejak reformasi. Periode 1998 – 2013 terdapat 27 eksekusi terpidana mati dan 197 terdakwa yang divonis mati, sedangkan dalam lima tahun pemerintahan Jokowi ada 18 eksekusi terpidana mati dan 221 terdakwa divonis mati. Vonis mati yang dijatuhkan kepada terdakwa rata-rata 13,3 dan dalam periode pertama pemerintahan Jokowi naik menjadi 44,2 per tahun. Padahal, praktik hukuman mati bertentangan dengan konstitusi yang menjamin hak setiap orang untuk hidup, begitu pula kovenan internasional tentang hak sipil politik yang diratifikasi melalui UU No. 12 tahun 2005, ketentuan serupa juga ditegaskan dalam UU HAM.

            Meskipun banyak pihak yang menentang hukuman mati, namun ketika melihat data di atas rasanya cukup skeptis mengharapkan diadakannya moratorium hukuman mati. Sejatinya penghapusan hukuman mati tidak sekedar mengikuti tren internasional. Ada beberapa alasan—selain HAM—yang sebenarnya cukup kuat untuk dijadikan alasan penghapusan hukuman ini. Implikasi Pedagogis dengan memberlakukan hukuman mati, negara secara tidak langsung melakukan kekerasan terhadap warganya sendiri. Kebijakan hukuman mati merupakan kebiasaan negatif yang dapat menular pada masyarakat khususnya pada anak-anak. Sementara Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dengan tegas mencantumkan hak anak untuk dilindungi dari pelbagai hal negatif, termasuk kekerasan pelanggaran HAM. Adalah kewajiban dan tanggung jawab orang tua, keluarga, masyarakat dan pemerintah untuk memberikan perlindungan dan jaminan terhadap hak anak.

            Selain implikasi pedagogis, terdapat permasalahan “death row phenomenon” yang sering terjadi terhadap terpidana mati. Death row phenomenon adalah kombinasi dari keadaan yang ditemukan pada saat terpidana menunggu eksekusi mati yang menghasilkan trauma mental yang berat dan kemunduran kondisi fisik dalam tahanan. Fenomena ini didapat dari kondisi menunggu hukuman mati yang lama dan kecemasan menunggu eksekusi itu sendiri ditambah dengan lingkungan yang terbatas, aturan sewenang-wenang, pelecehan, dan terisolasi dari orang lain. Fenomena menanti giliran hukuman mati seringkali dipahami sebagai tekanan secara psikologi dimana narapidana yang telah dijatuhi hukuman mati tertekan selama periode antara vonis penjatuhan hukuman sampai saat eksekusi, selama waktu itu narapidana menjadi mudah stres, kesedihan mendalam serta mental dan moralnya tersiksa.

            Hukuman mati dalam sistem hukum Indonesia tampaknya masih sulit direalisasikan, meski eksekusi hukuman mati tidak selaras dengan prinsip HAM dan tren global penolakan hukuman mati. Sedangkan opsi moratorium hukuman mati bukanlah solusi jangka panjang karena moratorium bermakna sekedar menunda atau menangguhkan. Opsi lain yang dapat dipertimbangkan untuk konteks Indonesia adalah terminasi hukuman mati. Secara de jure normatif, biarkan saja dalam sistem hukum Indonesia tetapi  secara de facto empirik, lembaga peradilan perlu berkomitmen tidak menerapkan hukuman mati dalam putusannya.

Ditulis oleh Kastrat HM Sejarah UNDIP

Referensi

Arief, Amelia. 2019. “Problematika Penjatuhan hukuman Pidana Mati dalam Perspektif Hak Asasi Manusia dan Hukum Pidana”. Jurnal Kosmik Hukum Vol. 19, No. 1

Lon, S Yohanes. 2020. “Penerapan Hukuman Mati di Indonesia dan Implikasi Pedagogisnya”. Kertha Wicaksana, Vol. 14, No. 1 Hal. 47 – 55

Nurillah. 2017. “Moratorium Hukuman Mati dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia”. Simbur Cahaya, Vol. 24, No. 1

Author: hmsejarah1980

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *