Tragedi Salim Kancil: Saat Aktivis Dikalahkan oleh Tambang

Setiap masyarakat berhak menjaga dan mempertahankan segenap tanah air. Meskipun semua yang ada di tanah air ini adalah hak warga negera namun klaim atas tanah air tidak bisa begitu saja dilakukan. Maka dari itu agar tidak dirampas pihak lain, hak-hak tersebut wajib untuk diperjuangkan. Lalu bagaimana jika dalam upaya mempertahankan dan memperjuangkan hak tersebut perlu terlebih dahulu meletakkan nyawa di ujung tanduk?

Beberapa hari belakangan kita disibukkan dengan berita somasi yang dilayangkan  oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Panjaitan kepada dua aktivis ternama di Indonesia Haris Azhar dan Fatiya Maulidiyanti. Somasi ini dilayangkan karena ketersinggungan menteri Luhut Panjaitan yang dikatakan “bermain” dalam praktik tambang di Intan Jaya, Papua. Kedua aktivis ini menyatakan bahwa semua yang dikatakan sesuai dengan laporan yang dibuat oleh berbagai LSM terkait aktivitas tambang di Intan Jaya, Papua. Meski begitu, Pihak Luhut Panjaitan sendiri sampai saat ini belum menyangkal keterlibatannya dalam praktik tambang tersebut.

Kasus ini jelas merupakan upaya pembungkaman terhadap kebebasan berpendapat dan berekspresi masyarakat sipil. Persoalan tambang sepertinya menjadi isu sensitif untuk dibicarakan di ranah publik karena menyangkut kepentingan-kepentingan para pejabat negara. Hal ini bukan menjadi persoalan baru, banyak kejadian lain yang serupa terjadi di seluruh indonesia pada tahun-tahun sebelumnya bahkan lebih dari kejadian somasi ini. Masih lekat diingatkan kita pembunuhan kepada petani sekaligus aktivis lingkungan bernama Salim Kancil di Lumajang, Jawa Timur pada tahun 2015 silam.

Salim Kancil yang akrab dipanggil Salim merupakan petani kelahiran Lumajang, 22 April 1969. Salim hanya memiliki area sawah seluas delapan petak atau sekitar 1,5 hektar. Di lahan itulah satu-satunya sumber penghidupan Salim sekeluarga. Sawahnya berada di sekitar lokasi penambangan pasir ilegal di pesisir pantai selatan Watu Pecak. Sejak 2013 dampak pertambangan pasir sudah mulai dirasakan petani Desa Selok Awar-Awar. Irigasi pertanian rusak. Salim dan warga lainnya tidak bisa menanam padi karena dampak aktivitas tambang yang menyebabkan air laut masuk ke daratan dan menggenangi areal persawahan mereka.

Selain mengganggu hak warga untuk bekerja dan mencari pangan. Pertambangan ilegal ini juga menghilangnya hak warga untuk lingkungan yang baik dan sehat. Kemudian hilangnya hak mereka untuk sehat. Hal ini terjadi karena, semenjak ada tambang pasir, debu-debu bertebaran di lingkungan yang berpotensi terganggunya kualitas kesehatan warga. Tambang pasir ini juga menyebabkan hak warga atas permukiman yang baik dan hak atas pelayanan publik. Sejak ada tambang pasir besi, warga juga kehilangan hak atas penikmatan warisan budaya akibat rusaknya Pantai Watu Pecak. Pantai menjadi berlubang membuat akses menuju pantai untuk upacara tidak bisa lagi dilewati warga.

Banyaknya dampak buruk yang ditimbulkan oleh adanya tambang pasir ilegal terhadap kehidupan warga membuat Salim Kancil dan beberapa warga kemudian membentuk Forum Komunikasi Masyarakat Peduli Desa Selok Awar-Awar. Anggotanya terdiri dari 12 orang dengan teman masa kecilnya, Hamid, selaku koordinator. Forum mulai bergerak memprotes penambangan pasir di Desa Selok Awar-Awar sejak awal 2015.

Pada tanggal 9 September forum ini menggelar aksi damai untuk menuntut penghentian aktivitas truk bermuatan pasir yang berpusat di Balai Desa Selok Awar-Awar. Kepala Desa Haryono pada akhirnya melunak. Ia menandatangani surat pernyataan untuk menghentikan aktivitas tambang. Tetapi kenyataannya Haryono merupakan pendukung dari adanya pertambangan ilegal ini. Ia kemudian menyuruh beberapa preman untuk mengintimidasi warga-warga yang menolak tambang pasir.

Intimidasi dan ancaman pembunuhan ini dibalas Salim dan warga dengan melaporkannya ke Polres Lumajang. Kasat Reskrim menanggapinya dengan menjamin keamanan anggota forum dan menjalin koordinasi dengan Polsek Pasirian. Setelah merasa aman, Forum ini mengadakan konsolidasi aksi penolakan tambang pasir pada 25 September. Rencananya aksi akan digelar keesokan hari sekitar pukul 07.30 WIB dan melibatkan warga luar forum yang bersimpati. Tetapi tanpa mereka ketahui, beberapa preman tadi juga mempersiapkan serangan balasan dan Salim dijadikan target utama karena kevokalannya di forum tersebut.

Pada 26 September pukul 07.30 WIB bermula di rumah Tosan yaitu rekan Salim dalam Forum Komunikasi Masyarakat Peduli Desa Selok Awar-Awar. Saat itu Tosan dianiaya oleh 40 orang yang diduga preman yang membawa senjata tajam. Ia berusaha kabur namun berhasil dikejar oleh para preman dan penganiayaan berlanjut di lapangan dekat rumah Tosan. Namun kejadian tersebut berhasil di pisahkan oleh warga setempat. Siapa sangka setelah menganiaya Tosan orang-orang tersebut mendatangi Salim ke rumah. Saat itu Salim seketika disergap oleh beberapa orang dan kedua tangannya diikat untuk di bawa menuju Balai Desa Selok Awar-Awar.

Sepanjang jalan menuju balai desa Salim mendapatkan penganiayaan. Salim dipukul, dihantam dengan kayu dan batu uang membuat salim lemas tidak berdaya. Sesampainya di Balai Desa Salim dianiaya semakin keras dan terang-terangan dengan disaksikan masyarakat dan anak-anak yang sedang mengikuti PAUD. Setelah di Balai Desa kekerasan terhadap Salim masih berlanjut di jalan sepi dekat pemakaman Salim Kancil dianiaya dengan cara dipukul pada bagian kepala menggunakan batu dan benda keras lainnya. Pada saat itu juga Salim Kancil tewas dengan keadaan kedua tangan terikat dengan posisi tubuh tengkurap di pinggir jalan dekat pemakaman.

Setelah kejadian tersebut laporan atas tindak penganiayaan dua petani membuat kepolisian mengusut dan menetapkan 10 orang tersangka 2 diantaranya masih di bawah umur 16 tahun. Akan tetapi ada dugaan dari lembaga Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) Jawa Timur bahwa kasus ini adalah sebuah kasus pembunuhan berencana. Masalah ini sampai mengetuk istana kepresidenan. Presiden Joko Widodo meminta kepala POLRI untuk mengusut tuntas kasus ini. Sehingga terbentuklah secara khusus tim untuk mengusut kematian Salim Kancil oleh komisi hukum DPR RI.

Pada 1 Oktober Haryono sebagai Kepala Desa Selok Awar-Awar ditetapkan sebagai tersangka oleh Polres Lumajang. Haryono terbukti menjadi dalang dari penganiayaan Tosan dan Salim. Serta sebagai otak pengelolaan tambang ilegal. Disamping Haryono ada Mad Dasir sebagai orang suruhan yang membawa puluhan rekan untuk melancarkan aksi tersebut. Dalam persidangan jatuh sebuah vonis jaksa penuntut umum yang menyatakan hukuman penjara seumur hidup karena melanggar pasal 340 KUHP pasal 55 dan 170 ayat 2 yaitu tindakan penghilangan nyawa orang secara berencana.  Namun, kenyataannya hasil persidangan menjatuhkan vonis 20 tahun hukuman penjara untuk Haryono dan Mad Dasir. Adapula hukuman 12 tahun penjara untuk 8 terdakwa lainnya dan hukuman 3,6 tahun penjara untuk 2 pelaku yang masih di bawah umur. Hasil putusan sidang membuat pihak keluarga kecewa karena merasa hukuman yang dijatuhkan terlalu ringan dan tidak sepadan.

Berbagai kecaman datang dari organisasi-organisasi kemanusiaan serta lingkungan  terhadap kasus pembunuhan Salim Kancil ini. Mereka meminta penegakan hukum yang seadil-adilnya bagi para pelaku dan menuntut negara agar makin tegas terhadap praktik tambang liar. Banyaknya konflik agraria saat itu juga harus dibarengi dengan jaminan perlindungan kepada aktivis kemanusiaan dan lingkungan. Aktivitas penambangan liar atau penyerobotan lahan pertanian sebisa mungkin tidak terjadi lagi apalagi sampai harus mengorbankan nyawa masyarakat sipil. Kemanusiaan harus terus di atas segala-galanya.

Sampai dengan hari ini para oknum pemilik kepentingan dan kebijakan masih terus menggunakan kelebihan mereka untuk memenuhi kantong-kantong pribadi dan kelompoknya. Mereka mengabaikan suara-suara petani, buruh, pekerja, dan masyarakat kecil lainnya. Tidak juga memerhatikan kelestarian lingkungan untuk generasi selanjutnya. Parahnya lagi, upaya demontrasi dan kritik malah menjadi bumerang bagi siapa yang melakukannya. Kajian dan laporan LSM juga tidak digunakan sebagai data yang harus mereka dengar apalagi patuhi. Somasi, pelaporan, ancaman, bahkan pembunuhan menjadi alat pelancar urusan mereka. Dalam situasi ini, kita seperti hidup dalam situasi bernegara yang buruk, antikritik dan kacau balau. Yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin. Keadilan bisa dibeli. Penghukuman diskon sana-sini.

Terakhir, penulis ingin meminjam sepenggal bait puisi milik Wiji Thukul yang rasanya masih sangat sesuai dam cocok dengan situasi saat ini. “Apabila usul ditolak tanpa ditimbang. Suara dibungkam kritik dilarang tanpa alasan. Dituduh subversif dan mengganggu keamanan. Maka hanya ada satu kata: lawan!” Hanya ada satu kata, lawan.

Ditulis oleh Raihan Immaduddin dan Intan Nur Shaqila

Referensi

BBC.com : Pelaku utama pembunuhan Salim Kancil divonis 20 tahun penjara

cnnindonesia.com : Bupati Dipolisikan, dan Kenangan Pahit Kasus Salim Kancil

cnnindonesia.com : Luhut Somasi Haris Azhar soal Tudingan Main Tambang di Papua

kompas.com : KontraS Curiga Ada Pelanggaran HAM dalam Sidang Salim Kancil

kontras.or.id : Refleksi Kritis Atas Proses Hukum Salim Kancil

kontras.or.id : Kajian terbaru soal Papua: Terungkap Indikasi Kepentingan Ekonomi Dalam Serangkaian Operasi Militer Ilegal Di Intan Jaya, Papua

liputan6.com : Kontras: Polisi Tak Serius Usut Kasus Salim Kancil

merdeka.com : 2 Otak pembunuh Salim Kancil bebas dari jerat hukuman seumur hidup

nasional.tempo.co : Kontras: 13 Pelanggaran HAM di Kasus Tambang Pasir Lumajang

suara.com : Luhut Somasi Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti, Pengamat: Tidak Baca UU

Tirto.id : Salim Kancil Tumbang Melawan Tambang

Youtube.com : Haris Azhar : Ada Lord Luhut Dibalik Relasi Ekonomi-Opsi Militer Intan Jaya

Youtube.com : iNews Siang : Kronologi sebenarnya pembunuhan Salim Kancil

Author: hmsejarah1980

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *