Aksi Mahasiswa Semarang Raya Turun ke Jalan, Desak Pemerintah Prioritaskan Pendidikan dan Kesehatan
Semarang – Demonstrasi yang diprakarsai oleh aliansi BEM Semarang Raya digelar di depan Kantor Gubernur Jawa Tengah pada Selasa (18/2/2025). Aksi yang dihadiri ribuan mahasiswa dari beragam perguruan tinggi di Semarang merupakan perwujudan dari protes terhadap kebijakan pemerintah yang dianggap tidak konsisten dan malah menyulitkan masyarakat.
Para mahasiswa dari berbagai universitas di Semarang, seperti Universitas Diponegoro (Undip), Universitas PGRI Semarang (Upgris), Universitas Negeri Semarang (Unnes) dan Universitas Islam Sultan Agung (Unisula), turun ke jalan memakai jas almamater serta membawa spanduk dan bendera organisasi mereka. Selain itu dibawa juga oleh para mahasiswa beragam poster mengenai tuntutan ataupun kritikan terhadap pemerintah.
Demonstrasi ini menyoroti kebijakan pemerintah terkait efisiensi anggaran yang tertuang dalam Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja APBN dan APBD. Kebijakan itu dipandang malah mengesampingkan sektor pendidikan dan kesehatan, yang justru mengalami pemangkasan anggaran. Pemangkasan tersebut dilakukan demi mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang merupakan program unggulan pemerintahan Prabowo Subianto.
Menurut Kepala Bidang Sosial Politik BEM Fakultas Ilmu Budaya Undip, Ahsanal Falsafi Muktafa, atau yang biasa dikenal sebagai Ifal, aksi ini mempunyai perbedaan signifikan dengan demonstrasi sebelumnya.
“Yang membedakan aksi kali ini adalah sesi simboliknya. Untuk pertama kalinya, kami memakai senjata tai untuk berdemonstrasi karena metode sebelumnya terasa monoton,” ujar Ifal.
Ia menambahkan bahwa kegiatan aksi ini mendapat respons yang masif di media sosial, walaupun secara langsung jumlah peserta aksi menurun menjelang waktu Magrib.
Selain terkait isu pendidikan dan kesehatan, kebijakan pemerintah yang melarang penjualan elpiji 3 kilogram secara eceran sejak 1 Februari 2025 juga menjadi pemantik mahasiswa untuk turun ke jalan. Polemik mengenai aturan ini membuat banyak masyarakat yang kesulitan mendapatkan gas subsidi itu karena hanya mampu dibeli di pangkalan resmi Pertamina dengan harga eceran tertinggi (HET).
Andani Abillery, mahasiswa Sejarah Undip yang turut dalam aksi, mengungkapkan bahwa kebijakan ini berdampak langsung pada usaha katering milik keluarganya.
“Mama saya susah mencari gas melon. Gas elpiji 12 kilogram juga sulit ditemukan, padahal gas melon sangat membantu usaha katering kami,” ujar Dani.
Terkait tuntutan aksi kali ini, mahasiswa berharap pemerintah mengembalikan pendidikan dan kesehatan sebagai prioritas utama dibandingkan program MBG. Mereka menilai bahwa MBG ini memiliki beberapa masalah seperti masih belum memiliki target jelas dan berpotensi tidak tepat sasaran.
Indikator keberhasilan aksi menurut Ifal, yaitu ketika tujuh fraksi DPR bisa menandatangani serta membaca tuntutan mahasiswa untuk selanjutnya diserahkan kepada pemerintah pusat. Jika tuntutan tidak didengar, kemungkinan adanya aksi lanjutan tetap terbuka, meskipun dianggapnya kecil.
“Harapan kami, poin tuntutan ini bisa sampai ke pemerintah pusat dan benar-benar didengar, karena ini sangat penting bagi bangsa,” pungkas Ifal.
Reporter : Ijas
Penulis : Ijas
Tinggalkan Balasan